Catatan Kritis Tragedi Kinarum (Bag. 1)

Tragedi dengan menelan korban terbesar dalam sejarah pariwisata di Kabupaten Tabalong terjadi Sabtu (11/09/2010) lalu.  Banjir bandang melanda obyek wisata yang terletak di Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong yang berjarak sekitar 50 km dari Kota Tanjung atau sekitar 300 km dari Kota Banjarmasin.  Obyek wisata Riam (sungai dengan batu-batu besar) setiap liburan ramai dikunjungi wisatawan domestik.

Tragedi ini menelan 7 korban jiwa (6 korban perempuan dan 1 korban laki-laki). Tragedi yang sudah pasti menimbulkan duka mendalam, khususnya dikalangan sanak keluarga dan teman serta sahabat dari korban yang rata-rata masih berusia belia (dibawah 20 tahun).

Saya ingin berbagi beberapa catatan kritis tentang tragedi di hari kedua Idul Fitri 1431 H yang menjadi perhatian publik belakangan ini, tidak hanya di Kabupaten Tabalong, akan tetapi juga hampir diseantero negeri ini.

1. Penanganan Bencana Minus Crisis Center
   

Salah satu yang ingin saya soroti dalam catatan ini adalah penanganan bencana yang masih terkesan “kalang kabut”.  Meski bencana datang selalu “diluar rencana” akan tetapi penanganannya sudah harus terencana dan sistematis sehingga tidak menimbulkan “kekacauan kecil” disana-sini.  Salah satu kelemahan penanganan bencana ini adalah ketiadaan apa yang saya sebut dengan “Crisis Center” yang menjadi Pusat Kendali Operasi Penanganan Bencana sekaligus sebagai Pusat Informasi Bencana.

Meskipun Wakil Bupati Tabalong, H. Muchlis, SH berkomitemen kuat untuk terjun ke lapangan, mengatur kendali operasi penanganan bencana di lapangan, khususnya dalam proses pencarian dan evakuasi korban yang memakan waktu 2 hari 2 malam, akan tetapi kekisruhan informasi tentang penanganan hal tersebut tetap menjadi sesuatu yang menggelisahkan.  Bayangkan saja, beberapa TV nasional yang memberitakan tragedi ini menyampaikan informasi yang berbeda-beda, ada yang menyampaikan kepada publik bahwa korban nyawa mencapai 10 orang dan korban hilang yang berjumlah puluhan, ada pula yang menginformasikan kalau ada 27 jiwa melayang dan belasan lainnya masih dicari, padahal di lapangan, berdasarkan catatan pengaduan orang hilang pada hari ke-2 pencarian tercatat 4 korban tewas yg berhasil ditemukan, 2 korban luka ringan dan 5 korban hilang, itupun 2 diantara 5 korban hilang diketahui kemudian dalam kondisi sehat wal afiat karena tidak berada di lokasi musibah.

Itupun pada hari pertama terjadinya bencana sempat terjadi kesimpangsiuran jumlah korban sesungguhnya mengingat tidak adanya informasi valid jumlah korban sesungguhnya, bahkan kebingungan ini dialami oleh Tim Pencari (Gabungan beberapa lembaga sosial dan pemerintah). Bahkan sampai korban ke-7 dievakuasi, distribusi informasipun masih berantakan, sebab bagi beberapa posko lapangan, korban ke-7 adalah korban terakhir, tapi bagi posko lainnya masih ada korban lain lagi yang harus dicari.

Crisis Center yang saya maksud sangat berbeda dengan posko lapangan.  Ketika gagasan ini saya sodorkan kepada pengambil kebijakan, bagi mereka Crisis Center adalah posko di lapangan.  Bagi saya sekali lagi Crisis Center adalah pusat kendali operasi penanganan bencana, semua informasi dari lapangan diolah di Crisis Center untuk diambil keputusan segera, termasuk informasi-informasi tentang kebutuhan tim lapangan, apakah itu menyangkut logistik maupun perlengkapan penyelamatan.  Crisis Center yang berkewajiban untuk meminta back up institusi lainnya dengan peralatan yang dimilikinya bagi petugas lapangan.

Crisis Center juga menjadi sumber informasi satu-satunya, baik bagi media massa, masyarakat umum atau keluarga korban tentang proses penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan kesimpangsuran informasi.  Juga menjadi pintu masuk bagi informasi-informasi menyangkut dugaan adanya korban, dari laporan orang hilang, untuk menginformasikan kepada petugas lapangan tentang jumlah sebenarnya korban yang jatuh akibat musibah ini.

Posisi Crisis Center tidak berada di lapangan, akan tetapi di Pusat Pemerintahan, terbentuk secara otomatis dengan personil-personil yang sudah ditunjuk sebelumnya, sehingga begitu terjadi bencana atau musibah, Crisis Center sudah langsung siap mengolah informasi terkait kejadian tersebut dan mengambil semua langkah yang dirasa perlu untuk meminimalkan korban.  Meskipun demikianm Crisis Center harus mempunyai sistem komunikasi yang kuat dengan posko-posko yang dibentuk di lapangan sehingga semua keputusan/kebijakan yang diambil di Crisis Center dapat langsung diaplikasikan petugas lapangan.

Keberadaan Crisis Center permanen, dengan anggota yang didasarkan pada jabatannya, bukan keanggotaan individual, sehingga menutup peluang terjadinya kekosongan keanggotaan Crisis Center tersebut dengan melibatkan stakeholders yang cukup luas dan mewakili institusi terkait seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Badan SAR dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam penanganan bencana.  Crisis Center juga mengatur peran masing-masing pihak dalam penanganan bencana, mendistribusikan tanggung jawab secara lengkap. Misal siapa yang bertanggung jawab dalam hal logistik, dapur umum, mengkoordinir relawan pencari dan penolong termasuk penjadwalan (shif) penugasan dan strategi lapangan dan lain sebagainya, sehingga semua stakeholder itu dapat diberdayakan secara optimal.