Oleh: Firman Yusi | 9 Mei 2010

Akhirnya Perpres Transparansi Pendapatan Negara/Daerah Sektor Pertambangan/Migas Terbit

Berikut adalah Press Releas dari Koalisi LSM Nasional, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diterima dari Industri Ekstraktif  :

Setelah didorong lebih dari tiga tahun, tanggal 23 April kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diterima dari Industri Ekstraktif. PerPres ini merupakan adopsi atau pertanda keikutsertaan Indonesia dalam Extractive Industry Transparency Initiative (EITI, www.eiti.org).

PWYP-Indonesia menyambut baik PerPres ini, meskipun beberapa hal materi muatannya patut disayangkan. Dengan melaksanakan EITI aliran pendapatan negara (dan daerah) yang diterima dari setiap perusahaan hulu migas dan pertambangan akan dibuka, direkonsiliasi oleh auditor independen lalu diumumkan kepada publik secara berkala (tahunan). Keseluruhan proses tadi dikendalikan oleh tim multipihak yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pemerintah daerah, LSM, dan asosiasi perusahaan.

PWYP-Indonesia memandang PerPres ini sebuah langkah strategis untuk mengurai rejim ketertutupan dalam aliran pendapatan negara dari sektor migas dan tambang. Sebesar 32-35 % total penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir berasal dari sektor strategis ini. Sektor ini juga menjadi sumber polemik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama tentang besaran dana bagi hasil yang merupakan salah satu elemen kunci dalam desentralisasi.

Terdapat juga 7000-an Kuasa Pertambangan telah dikeluarkan pemerintah daerah selama sembilan tahun masa desentralisasi, tanpa kejelasan berapa manfaat yang telah diberikan. Kerusakan ekologis lebih menonjol sebagai akibat dari ribuan KP yang dikeluarkan tanpa kesiapan tatakelola yang baik.

PWYP-Indonesia percaya apabila adopsi EITI ini dilaksanakan secara konsekuen tidak saja akan memperbaiki tatakelola aliran pendapatan negara dari industri ekstraktif tetapi juga akan meningkatkan tatakelola industri ekstraktif secera keseluruhan. Kesediaan Pemerintah untuk mengadopsi sebuah standar global (EITI) akan memperbaiki nama baik Indonesia di mata dunia internasional.

Oleh karena itu, dengan ini PWYP-Indonesia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PerPres ini berketetapan hati melaksanakan PerPres ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip EITI, mengatasi kelemahan redaksional yang dipilih atas nama penalaran hukum administrasi pemerintahan yang dianut di Indonesia.

Kami mencatat hampir semua prinsip EITI meskipun diadopsi dalam PerPres ini dirumuskan dalam bahasa hukum yang halus (soft) atau tidak tegas. Kami sebenarnya mendesak agar ada bahasa hukum yang tegas, misalnya, “[Memerintahkan] kepada Pemerintah dan Perusahaan untuk menyerahkan laporan….”. Namun dalam Pasal 14 PerPres pemerintah memilih memformulasikan dengan tidak tegas.

Demikian juga terhadap keterlibatan para pihak (multistakeholders steering group, atau MSG). PerPres mengatur MSG ini dengan sistem dua kamar (Pasal 4): Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Konsekuensi dari sistem dua kamar ini adalah rantai koordinasi yang lebih panjang daripada yang dibayangkan oleh EITI (satu kamar).

PerPres ini juga tidak menyatakan benchmark atau jenis data minimal yang harus dilaporkan yang secara explisit. Di satu sisi ketiadaan benchmark dapat sebagai peluang untuk memperluas lingkup pelaporan, namun, di sisi lain dapat juga berarti peluang bagi pihak-pihak yang enggan untuk menerapkan transparansi untuk memainkan kekuasaannya. Kekhawatiran ini, meskipun diharapkan tidak terjadi, menemukan alasannya karena komposisi Tim Pelaksana (Pasal 10) yang tidak seimbang, dan juga dalam PerPres ini tidak diatur tentang voting block mechenism (pengambilan keputusan berdasarkan perwakilan unsur). EITI memang tidak mengharuskan voting block mechanism, namun menurut kami hanya dengan mekanisme itu pengambilan keputusan lebih adil.

Dari paparan di atas PWYP-Indonesia menghimbau:

  1. Presiden memastikan agar semua badan pemerintahan yang terlibat dalam industri ekstraktif mau melaksanakan mekanisme yang diatur PerPres ini secara konsekuen dan bertanggung jawab.
  2. Semua pihak perlu memahami limitasi dari PerPres ini dan oleh karenanya harus mempersiapkan alternatif yang konstruktif untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada.
  3. Perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang duduk di Tim Pelaksana harus benar-benar genuine dan punya dayajuang yang tinggi untuk memastikan mekanisme EITI ini dapat berjalan, mengingat perwakilan inilah yang tidak punya kepentingan material dalam hal ini.
  4. Rencana kerja, termasuk lingkup format laporan (templete) harus didiskusikan secara terbuka untuk memastikan pelaksanaan PerPres ini kelak dapat berjalan mulus dan mendapat dukungan publik.****

Publish What You Pay – Indonesia (PWYP-Indonesia) adalah koalisi nasional organisasi-organisasi masyarakat sipil yang didedikasikan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tatakelola industri ekstraktif (minyak, gas dan pertambangan) di Indonesia. Koalisi saat ini terdiri dari tiga puluh tujuh (37) Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kaya sumberdaya minyak, gas, mineral, batubara dan panas bumi.

Anggota Publish What You Pay – Indonesia: Bandung Institute for Governance Studies (BIGS), Bojonegoro Institute, C-Force Samarinda, FITRA Tuban, FITRA Riau, Forum Kerjasama (FOKER) LSM Tanah Papua, GeRAK Aceh, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), GeRAK Aceh Barat, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Indonesia Corruption Watch (ICW), INFEST Garut, Institute for Essential Services Reform (IESR), Institute for Parliamentary Center (IPC), IREA Gresik, JAGA Nagan Raya, JARI Samarinda, JASOIL Manokwari, KIPRA Papua, LPAD Pekanbaru, Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW), Masyarakat Transparency Aceh (MATA), PADI Balikpapan, PATTIRO, Transparency International – Indonesia (TII), PERDU Manokwari, Perkumpulan IDEA, Pokja-30, positif.kalimantan, PCC Tuban, Pusat Studi Kebijakan Publik Sumatra Selatan (PASKASS), AKAR Bengkulu, Seknas FITRA, West Java Corruption Watch (WJCW), WALHI Riau.


Responses

  1. bgm dengan rencana peningkatan produksi bt bara PT adaro, apa positif Kalimantan sdh dpt info atau ada tranparansi dari PT adaro?
    Salam

  2. […] Akhirnya Perpres Transparansi Pendapatan Negara/Daerah Sektor Pertambangan/Migas Terbit May 20101 comment 5 […]

  3. Sangat mendukung Perpres tersaebut, sayanya LSM dari Pulau Sumbawa, P.Lombok (NTB) gak terwakili…..

  4. kawal dong….pelaksanaan perpres tersebut…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: