Oleh: Firman Yusi | 10 April 2010

Tiga Pilar Menuju Tabalong Sejahtera

Kamis lalu saya diundang oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di Tabalong untuk hadir dalam Seminar yang mengangkat tema Ethos Kerja.  Pada prinsipnya seluruh isi seminar sangat menarik, menekankan pada prinsip-prinsip moral dalam melakukan tugas masing-masing diberbagai panggung yang ada di negeri ini.  Yang paling menarik, Jansen Sinamo, penulis buku sealigus narasumber hari itu menekankan bahwa diseluruh dunia, panggung aktivitas itu hanya dibagi atas 3 (tiga) panggung, masing-masing adalah panggung pemerintah, panggung ekonomi dan panggung masyarakat madani (civil society).

Panggung pemerintah meliputi semua komponen penyelenggara negara, meraka adalah orang yang diamanahi untuk memainkan peran dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Mereka adalah kelompok regulator yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan negara.  Panggung kedua adalah panggung ekonomi, panggung ini diisi oleh kelompok-kelompok yang menghidupkan roda ekonomi melalui berbagai kegiatan bisnis disemua lini, dari mulai yang kecil hingga yang besar, dari yang beromset jutaan hingga yang triliunan.  Sementara panggung ketiga adalah panggung masyarakat madani, yaitu panggung yang mengakomodasi aktivitas masyarakat sipil, berbagai organisasi masyarakat, baik formal maupun informal, termasuk LSM serta media massa.

Dalam proses bernegara, ketiga komponen ini berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan bersama, yaitu apa yang menjadi visi dan misi sebuah negara/daerah.  Interaksi itu harus dimulai dari niat baik ketiganya, yang menempatkan ketiga komponen ini dalam satu derajat yang sama, peran yang sama penting.  Pengabaian salah satu pihak adalah “perselingkuhan” yang harus dihindari karena dapat mengancam tak hanya keutuhan kebersamaan ketiganya, akan tetapi juga mengancam capaian dari cita-cita bersama itu.

Diantara ketiga komponen ini harus membagi peran mereka semua dalam proses pencapaian tujuan secara jelas.  Ketiganya sudah semestinya terlibat dan punya peran ketika dalam mencapai tujuan kita semua diharuskan untuk membuat regulasi (kebijakan), memanajemen keuangan, mengatur strategi tahapan pelaksanaan program-program, melaksanakan program-program dan menjamin bahwa setiap program memang mencapai tujuan yang diinginkan.

Keterlibatan ini bukan berarti keterlibatan tanpa batas, dimana sebuah kegiatan dapat diintervensi secara berlebihan oleh pihak lain.  sebagai contoh dalam manajemen keuangan negara/daerah misalnya, pengelolaannya memang sepenuhnya berada dibawah kendali negara/pemerintah daerah.  Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya, sepatutnya pula dilakukan secara terbuka dan akutabel, ini dilakukan untuk menghindari pengelolaan keuangan yang tidak semestinya.  Ruang harus dibuka bagi komponen lainnya untuk mengakses informasi tanpa harus menyentuh langsung proses manajemennya.  Keterbukaan pengelolaan juga berarti ruang terbuka dimana kekuarang mampuan negara/daerah dalam ruang terbuka manajemen keuangan dapat ditutupi oleh peran swasta, baik bantuan langsung kepada negara/daerah ataupun melalui progran dari swasta berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang disenergikan dengan visi dan misi daerah.

Regulasi (kebijakan) negara/daerah harus pula disusun secara partisipatif yang mampu mengakomodir semua pemangku kepentingan (stakeholder) baik itu negara/daerah sendiri maupun dunia usaha dan terutama sekali masyarakat.  Agar mampu mengakomodir semua kepentingan ini, setiap kebijakan mestinya dikeluarkan dengan terlebih dahulu melalui proses diskusi panjang bersama semua komponen yang ada di ketiga panggung itu.

Pengabaian salah satu komponen adalah perselingkuhan besar, utamanya dan yang paling sering terjadi adalah jika komponen kepentingan masyarakat yang diabaikan, dimana pemerintah dan ekonomi begitu asik menghitung-hitung kepentingan mereka sendiri dan lupa pada “khitahnya” sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat.  Hal ini sering kali terjadi karena pemerintah dan pelaku ekonomi merasa lebih berhak atas kue pembangunan ketimbang rakyat, karena mereka merasa merekalah yang punya andil besar dalam proses-proses pembangunan.  Hal yang mereka lupakan adalah “khitahnya” rakyat sebagai pemilik sah negara ini, dimana pemerintah dan pelaku ekonomi adalah pengemban amanah untuk mempertahankan eksistensi visi dan misi menuju masyarakat yang sejahtera tadi.

Alasan lain adalah besarnya kepentingan bisnis pada kekuasaan dan demikian pula sebaliknya, akibatnya kekuasaan dimanfaatkan hanya untuk melancarkan kepentingan bisnis dan karenanya bisnis digunakan pula untuk meraih kekuasaan tertinggi.  Keduanya kemudian membentuk rantai setan yang menempatkan kepentingan rakyat diluar lingkaran rantai itu, bukan menjadi bagian dari rantai itu.  Akibatnya jelas, rakyat tetap sulit mencapai kesejahteraan, sementara penguasa dan pelaku ekonomi berpesta pora dengan kekayaan rakyat yang sudah dianggapnya kekayaannya sendiri.

Oleh karenanya, untuk menuju masyarakat Tabalong yang sejahtera, pembagian peran yang hingga saat ini masih kabur itu harus jelas.  Masyarakat sipil harus segera mengambil inisiatif untuk menentukan dimana dia akan memerankan dirinya, sesuai dengan kemampuan dan fokus kerjanya.  Sementara komponen lainnya harus membuka ruang terbuka bagi peran-peran masyarakat sipil, menenpatkannya menjadi bagian dari roda penggerak pencapai tujuan bersama, Tabalong Sejahtera.


Responses

  1. Tiga pilar saya setuju dan emang sudah seharusnya, cuma semuanya serba ngambang . Tabalong sejahtera ukurannya apa? Strategi mensejahterakannya gimana? Sektor apa saja yang diandalkan Tabalong selain tambang untuk mensejahterakan rakyat?
    Sebenarnya Visi global Tabalong yang dulu sangat baik, Industri tambang yang mendukung agrobisnis cuma tidak ada misi yang mengarah ke sana. tetapi disibukkan dengan visi antara Tabalong cerdas, sehat dan agamis.
    Pendidikan tidak perlu gratis, tetapi masyarakat mampu membayar karena sejahtera, berobat tidak perlu gratis tetapi rakyat mampu bayar dokter dan obat karena sejahtera kalau agamis pasti peran MUI sangat dominan dalam hal ini.

  2. Tiga pilar saya setuju dan emang sudah seharusnya, cuma semuanya serba ngambang . Tabalong sejahtera ukurannya apa? Strategi mensejahterakannya gimana? Sektor apa saja yang diandalkan Tabalong selain tambang untuk mensejahterakan rakyat?
    Sebenarnya Visi global Tabalong yang dulu sangat baik, Industri tambang yang mendukung agrobisnis cuma tidak ada misi yang mengarah ke sana. tetapi disibukkan dengan visi antara Tabalong cerdas, sehat dan agamis.
    Pendidikan tidak perlu gratis, tetapi masyarakat mampu membayar karena sejahtera, berobat tidak perlu gratis tetapi rakyat mampu bayar dokter dan obat karena sejahtera kalau agamis pasti peran MUI sangat dominan dalam hal ini.

    Bravo Tabalong Bangkit.
    kayuh baimbai membangun banua

    • Saya termasuk orang yang bersepakat bahwa gratis itu belum tentu baik dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang terpenting sebenarnya adalah kualitas dari layanan itu sendiri. Jika Tabalong sehat dan cerdas itu menjadi visi, maka layanan terbaik agar orang menjadi cerdas dan orang menjadi sehat itu harus menjadi prioritas. Apagunanya gratis kalau kualitas layanannya buruk. Kualitas layanan terbaik dan gratis, nah itu baru namanya baik.
      Tiga pilar sebenarnya membuka sekat-sekat komunikasi dan membunuh egoisme masing-masing pilar, penyadaran bahwa ketiganya saling membutuhkan sehingga diperlukan metode interaksi yang saling menunjang, saling menopang dan saling menghormati akan menimbulkan kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu ukuran kesejahteraan harus ditetapkan bersama oleh ketiganya untuk kemudian diukur apakah yang sudah dikerjakan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dengan parameter yang sudah ditetapkan tadi memang tepat.
      Whatever, terima kasih untuk pa Syam yang sudah bersedia berkunjung dan bersedia berdiskusi di blog ini.

  3. Secara teori demikian, secara aplikasi cenderung deviasi / bias, karena ada golongan yang tidak bisa mengendali nafsu atau golongan serakah.

    Ini ada pada 3 pilar dimaksud, jadi masalahnya bagaimana mengatur (regulasi) dan kontrol, agar semuanya berjalan pada jalur (track).

    Pemerintah (unsur manusianya) jangan jadi pengusaha (terselubung), mereka punya banyak akses di bidang2 strategis, sehingga dipakai ilmu MUMPUNG (Tampulu).

    Pelaku ekonomi (pengusaha/kontraktor) sering berkolusi dgn penguasa, rakyat dirugikan dengan rendahnya mutu pekerjaan.

    Masyarakat madani (LSM, Press) kadang kala tak berdaya menghadapi tekanan Pemerintah dan pengusaha, karena lemah dalam sumber dana.

    Dengan kejutan dari Jend Susno D semoga markus-markus disetiap bidang bernegara/berpemerintahan dibongkar. Negara/pemerintah Pusat/daerah dpt mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Amin

  4. setuju sama pa husni, interaksi tiga pilar sebenarnya pondasi utama, nah kawan-kawan pegiat LSM, pertanyaannya, bagaimana memposisikan diri kala dukungan finansial sangat lemah?

  5. Sebenarnya tidak begitu rumit masalah menuju Tabalong Sejahtera, ada beberapa komitmen yang bikin bingung masyrakat Tabalong sekarang dengan mencapai sejahtera:

    1. kekuasaan Pemerintah yang tidak imbang kepada masyarakatnya

    2. Perbaiki Infrastruktur Pemerintah untuk mencapai Good Governance yang baik dan sehat.

    3. Perhatikan pendidikan tingkat lanjutan atas jangan tingkat bawah saja.

    4. Lapangan Kerja yang selalu kebobolan, Padahal Putra / putri Tabalong Sudah banyak yang menjadi Pimpinan Di Perusahaan TETAPI di luar daerah TABALONG.

    6. Hilangkan sifat dan Gaya Pemerintah yang mengeluh dan tidak peduli dengan suara yang lebih muda. ( BERIKAN YANG MUDA UNTUK BERKARYA )

    Masih banyak lagi untuk mencapai sejahtera tersebut, Pemerintah jangan enak sendiri skarang sudah otonomi jangan takut dengan perusahaan besar seperti yang ada kita punya perda, pemerintah pusat menesuaikan hukum perda tersebut, jangan masyarakat tabalong yang hanya MELIHAT dan MENDENGAR hasilnya saja kasian.tidak perlu organisasi atau kelompok untuk sejahtera, secara individual pun bisa. Jangan hanya Ibadah saja yang di tampakkan tetapi KEJUJURAN.

  6. Montesque dalam bukunya ” The Spirit of Laws ” yang membagi kekuasan menjadi tiga pilar : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga menjadi sistem Negara Sekuler – Demokratis. sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem demokrasi Trias Politika memunculkan rezim otoritarian yaitu; Penguasa atau Pemilik modal yang berjaya menguasai ketiga Lembaga Negara (Eksekutif, Legaslatif dan Yudikatif).
    Contoh sebagian kecil seperti ; Kasus BLBI yang yang menimpa para Pemilik Modal dengan melalui payung Inpres 8/2002 seperti ; Anthony Salim, Syamsul Nursalim dengan timbulnya Surat Keterangan Lunas (SKL) sehingga mereka tidak dimasukan dalam jeruji besi. Malah yang cukup menghebohkan, sudah masuk dalam penjara bisa berlenggang kangkung ke Bali yaitu Gayus Tambunan dan banyak lagi.
    Jatuhnya teori Trias Politika disebabkan oleh Pengusaha, yang mengakibatkan Eksekutif mengabdi pada Pengusaha bukan rakyat, begitu juga Legislatif membuat kebijakan yang mengabdi pada Pengusaha dan Yudikatif di suap oleh Pengusaha.
    Bagaimana 3 pilar ini bisa mensejahterakan rakyat haya ada 2 syarat, sebagaimana Allah SWT. yang Maha segala-galanya mengemukakan, yaitu apabila suatu negara atau negeri maupun kampung para Penduduknya beriman dan bertaqwa pasti negara, bangsa, negeri atau kampung menjadi sejahtera, aman, damai, tentram, gemah ripah loh jinawi, toto tentram kerto rahajo atau Istilah Al Qur’an menyebutkan : Baldatun thaybaitun wa rabbun ghafur (Negara/negeri aman, damai, sejahtera dalam naungan Tuhan yang Maha pengampun).
    Sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an : ” Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya ” (QS. 7 : 96)
    Lafatahna (lam nya adalah Lam Taukid yaitu lam benar-benar atau sungguh-sungguh atau pasti Kami limpahkan bukan lam nafi yaitu lam tidak), jadi tidak ada keraguan lagi pasti menjadi sejahtera.
    Wasslam Mahadi Supian Simpang 4 Mr. Pudak salam buat Dangsanakku H. Husni Pembataan, Drs.H. Rahman Ramsyi,MM. dll.

  7. Montesque dalam bukunya ” The Spirit of Laws ” yang membagi kekuasan menjadi tiga pilar : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga menjadi sistem Negara Sekuler – Demokratis. sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem demokrasi Trias Politika memunculkan rezim otoritarian yaitu; Penguasa atau Pemilik modal yang berjaya menguasai ketiga Lembaga Negara (Eksekutif, Legaslatif dan Yudikatif).
    Contoh sebagian kecil seperti ; Kasus BLBI yang yang menimpa para Pemilik Modal dengan melalui payung Inpres 8/2002 seperti ; Anthony Salim, Syamsul Nursalim dengan timbulnya Surat Keterangan Lunas (SKL) sehingga mereka tidak dimasukan dalam jeruji besi. Malah yang cukup menghebohkan, sudah masuk dalam penjara bisa berlenggang kangkung ke Bali yaitu Gayus Tambunan, belum lagi kasus Century, kasus Lumpur Lapindo dan lain-lainnya.
    Jatuhnya teori Trias Politika disebabkan oleh Pengusaha, yang mengakibatkan Eksekutif mengabdi pada Pengusaha bukan rakyat, begitu juga Legislatif membuat kebijakan yang mengabdi pada Pengusaha dan Yudikatif di suap oleh Pengusaha.
    Bagaimana 3 pilar ini bisa mensejahterakan rakyat hanya ada 2 syarat, sebagaimana Allah SWT. yang Maha segala-galanya mengemukakan, yaitu apabila suatu negara atau negeri maupun kampung para Penduduknya beriman dan bertaqwa pasti negara, bangsa, negeri atau kampung menjadi sejahtera, aman, damai, tentram, gemah ripah loh jinawi, toto tentram kerto rahajo atau Istilah Al Qur’an menyebutkan : Baldatun thaybaitun wa rabbun ghafur (Negara/negeri aman, damai, sejahtera dalam naungan Tuhan yang Maha pengampun).
    Sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an : ” Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya ” (QS. 7 : 96)
    Lafatahna (lam nya adalah Lam Taukid yaitu lam benar-benar atau sungguh-sungguh atau pasti Kami limpahkan bukan lam nafi yaitu lam tidak), jadi tidak ada keraguan lagi pasti menjadi sejahtera.
    Wassalam Mahadi Supian Simpang 4 Mr. Pudak salam buat Dangsanakku H. Husni Pembataan, Drs.H. Rahman Ramsyi,MM. dll.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: